Sejarah Perkembangan Bimbingan Konseling Di Indonesia

Sejarah Perkembangan Bimbingan Konseling Di Indonesia 

Sejarah Lahirnya Bimbingan Konseling di Indonesia 

Di Indonesia sendiri, praktek Bimbingan Konseling sebenarnya sudah lama diperankan, seperti berdirinya organisasi pemuda Budi Utomo pada tahun 1908, hingga pada periode selanjutnya berdirilah perguruan Taman Siswa pada tahun 1922 yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara yang menanamkan nilai-nilai Nasionalisme di kalangan para siswanya. 

Prinsip didaktik yang dipegang oleh Perguruan Nasional Taman Siswa ini antara lain: kemerdekaan belajar, bekerja dan menggunakan pendekatan konvergensi. Dari pola pendidikan Taman Siswa tersebut telah nampak perhatian dan penghargaan terhadap potensi seseorang dan kemerdekaan untuk mengembangkan potensi. Hal ini merupakan benih dari gerakan bimbingan konseling. 

Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan didiriknnya beberapa kementerian pada waktu itu (ada Kantor Penempatan Kerja) yang salah satu kegiatannya dilakukan di Kantor Penempatan Tenaga Kerja yang maksudnya untuk menempatkan orang-orang agar dapat bekerja sesuai dengan kemampuannya dan ini menyerupai Vocational Bureau yang didirikan oleh Frank Parsons di Boston. Sekarang ini kantor Penempatan Tenaga Kerja ini tumbuh menjadi Departemen Tenaga Kerja. 

Dalam perkembangannya, bimbingan dan konseling di Indonesia memiliki alur yang sama seperti halnya perkembangannya di Amerika, yaitu bermula dari bimbingan pekerjaan (Vocational Guidance) lalu merambah kepada bimbingan pendidikan (Education Guidance). 

Sejarah Perkembangan Bimbingan Konseling dalam System Pendidikan di Indonesia 

Perkembangannya dimulai dengan kegiatan di sekolah dan usaha-usaha pemerintah. Penggunaan istilah Guidance dan Counseling di Indonesia yang tetap menggunakan istilah yang disingkat GC, Bimbingan dan Penyuluhan yang disingkat BP. Sekarang secara nasional disebut Bimbingan dan Konseling dengan singkatan BK. 

BK secara formal dibicarakan oleh para ahli pada tahun 1960. Tetapi di Yogyakarta pada tahun 1958, Drs. Tohari Musnamar, dosen IKIP Yogyakarta telah mempelopori pelaksanaan BK di sekolah untuk pertama kalinya di SMA Teladan Yogyakarta Tahun 1960 diadakan konferensi FKIP seluruh Indonesia di Malang, memutuskan bahwa bimbingan dan konseling dimasukan dalam FKIP. Pada tahun 1961 mulai diadakan layanan bimbingan dan konseling diseluruh SMA Teladan di Indonesia, sejak saat itulah BK di Indonesia dimulai. 

Pada kurikulum 1975 untuk sekolah umum, dan kurikulum 1976 untuk sekolah kejuruan dicantumkan secara tegas bahwa layanan bimbingan dan konseling harus dilaksanakan disetiap sekolah. Perkembangan bimbingan dan konseling di sekolah di Indonesia sangat dirasakan perlu dan pentingnya ada pembimbing khusus (profesional) mengenai bimbingan dan konseling di sekolah. 

Perumusan dan pencantuman resmi dalam rencana pembelajaran SMA disusul dengan berbagai pengembangan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Puncaknya didirikannya jurusan bimbingan dan penyuluhan di FKIP negeri. Salah satunya adalah UPI pada tahun 1963. Usaha mewujudkan sistem sekolah pembangunan dilaksanakan melalui proyek pembaharuan pendidikan yang diberi nama Proyek Perintis Sekolah Pembangrman (PPSP) yang diuji coba di delapan IKIP. 

Secara formal BK diprogramkan di sekolah sejak diberlakukannya kurikulum 1975, yang menyatakan bahwa bimbingan dan penyuluhan merupakan integral dalam sistem pendidikan di sekolah. Tahun 1975 bergiri Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) di Malang. Dalam dekade tahun 80-an bimbingan diupayakan agar lebih mantap untuk mewujudkan layanan bimbingan yang profesional dengan penyempurnaan kurikulum 1975 ke kurikulum 1984 telah di dalamnya dimasukkan bimbingan karir. 

UU No.2 Tahun 1989 pasal 1 ayat 1 tentang sistem pendidikan nasional, yang menyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranarmya di masa yang akan datang”. 

PP No.28 Bab X Pasal 25 Tahun 1990 dan PP No.29 Bab X Pasal 27 tahun 1990 yang menyatakan bahwa “Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. 

SK Menpan No.84 tahun 1993 pasal 3 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya menyebutkan “Tugas pokok guru adalah menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan, dan tindak lanjut program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya.” . 

Menpan SK No.26 tahun 1989 yang menyatakan adanya pekerjaan bimbingan dan penyuluhan (konseling) dan pekerjaan mengajar satu sama lain berkedudukan seimbang dan sejajar. 

Keluarnya SK Menpan tersebut tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keprofesionalan bimbingan dan konseling (konselor) kurang jelas sehingga perlu memperoleh kejelasan tentang batas kewengan antara guru dan konselor (pembimbing). 

Berdasarkan penelaahan terhadap perjalanan historis gerakan bimbingan dan konseling di Indonesia, Prayitno mengemukakan periodesasi perkembangan gerakan bimbingan dan konseling di indonesia melalui lima periode, yaitu :

1.Prawacana dan Pengenalan (sebelum 1960 sampai 1970 an) 

Pada periode ini pembicaraan tentang bimbingan dan konseling sudah dimulai, terutama oleh pendidik yang belajar di luar negeri dengan dibukanya jurusan bimbingan dan penyuluhan di UPI Bandung pada tahun 1963. 

Pembukaan jurusan ini menandai dimulainya periode kedua yang secara tidak langsung memperkenalkan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, akademik, dan pendidikan. 

Kesuksesan periode ini ditandai dengan diluluskannya sejumlah sarjana BP dan semakin dipahami dan dirasakan kebutuhan akan pelayanan tersebut. 

2. Pemasyarakatan (1970 sampai 1990-an) 

Periode ini diberlakukan kurikulum 1975 untuk sekolah dasar sampai sekolah menengah tingkat atas mengintegrasikan layanan BP untuk siswa. Pada tahun ini terbentuk organisasi profesi BP dengan nama IPBI (Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia). 

Pada periode ketiga ini ditandai dengan berlakunya kurikulum 1984 yang difokuskan pada bimbingan karir. Periode ini muncul beberapa masalah seperti : 

a. Berkembangnya pemahaman yang keliru yaitu mengidentikkan bimbingan karir (BK) dengan BP sehingga muncul istilah BP/BK. 

b. Kerancuan dalam mengimplementasikan SK Menpan No 26 tahun 1989 terhadap Penyelenggaraan bimbingan di sekolah yang menyatakan bahwa semua guru dapat diserahi tugas melaksanakan pelayanan BP yang mengakibatkan pelayanan BP menjadi kabur baik pemahaman maupun mengimplementasikannya 

3. Konsolidasi (1990-2000) Periode ini pemerintah mengubah kebijakan bahwa pelayanan BP dapat dilaksanakan oleh semua guru yang ditandai dengan: 

a. Diubahnya secara resmi kata penyuluhan menjadi konseling 

b. Pelayanan BK disekolah hanya dilaksanakan oleh guru pembimbing yang secara khusus ditugasi untuk itu 

c. Diselenggarakan penataran (nasional dan daerah) untuk guru-guru pembimbing d. Adanya formasi untuk mengangkat menjadi guru pembimbing 

e. Pola pelayanan BK di sekolah dikemas “BK Pola 17” 

f. Bidang pengawasan sekolah dibentuk bidang pengawasan BK 

g. Dikembangkannya  sejumlah panduan pelayanan BK di sekolah yang lebih operasional